Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Adapun Jenis kenaikan pangkat adalah kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Disamping itu terhadap PNS dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS yang tewas dalam tugas, dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia; mencapai BUP; cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatannya Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 17 Tahun 2020. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 12 Tahun 2002. Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b Ke Bawah. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Nomor 13 Tahun 2002. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/79/M.SM.02.03/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Eselon I.a dan Eselon I.b) dan JPT Pratama (Eselon II.a dan Eselon II.b) Surat Edaran Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.152-5/99 Tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Pengisian Jabatan Administrator (Eselon III.a dan III.b) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan Eselon IV.b). PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS Kenaikan Pangkat Regular / Pelaksana / Fungsional Umum : SK Kenaikan Pangkat terakhir SK CPNS dan SK PNS ljazah dan transkrip sesuai pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir. bagi Ijazah dan transkrip nilai yang baru pertama kali digunakan wajib dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (stempel dan tanda tangan asli) serta melampirkan, Fc. Surat ijin belajar / SK Tugas Belajar, Fc. surat keterangan penggunaan gelar dan Fc. Akreditasi program studi pada saat kuliah. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang kenaikan golongan Kenaikan Pangkat Struktural : SK Kenaikan Pangkat terakhir, SK Jabatan dan Fc. Surat Pernyataan Pelantikan (sesuai jabatan yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat terakhir sampai dengan saat ini) STTPL Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Fc. STLUD bagi PNS yang naik golongan III/d – IV/a Ijazah dan transkrip sesuai pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir bagi Ijazah dan transkrip nilai yang baru  pertama kali digunakan wajib dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (stempel dan tanda tangan asli) serta melampirkan Surat ijin belajar / SK Tugas Belajar, Fc. surat keterangan penggunaan gelar dan Fc. Akreditasi program studi pada saat kuliah. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir.  Kenaikan Pangkat Fungsional : SK Kenaikan Pangkat Terakhir PAK Lama (sesuai dengan nilai yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat sebelumnya). PAK baru ASLI (tandatangan dan cap basah) dengan masa penilaian maksimal/ paling lama periode nya 1 tahun dari periode usul kenaikan pangkat (PAK Tahunan). Sertifikat Uji Kompetensi / Sertifikat Diklat Penjenjangan (untuk JFT tertentu yang mensyaratkan). SK kenaikan jabatan fungsional sesuai nama jabatan yang tercantum dalam PAK baru. SK Pengangkatan pertama dan Fc. Surat pernyataan pelantikan bagi JFT yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional. Ijazah dan transkrip sesuai pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir. bagi Ijazah dan transkrip nilai yang baru  pertama kali digunakan wajib dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (stempel dan tanda tangan asli) serta melampirkan, Fc. Surat ijin belajar / SK Tugas Belajar, Fc. surat keterangan penggunaan gelar dan Fc. Akreditasi program studi pada saat kuliah. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir. Bagi JFT Guru melampirkan Fc. SK Inpassing Jabatan Guru, PAK Inpassing, PAK Baru sesuai Permenpan 16 Tahun 2009 (PAK Tahunan). Bagi JF Perawat Ahli melampirkan Fc. Ijazah Ners. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah / Tugas Belajar: SK Kenaikan Pangkat Terakhir. Legalisir Ijazah terakhir dan transkrip nilai (tanda tangan ASLI bukan cap) serta melampirkan Fc. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya. Bagi JFU yang ijin belajar, melampirkan : Surat Ijin Belajar. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUPI). Bagi JFU yang tugas belajar SK Tugas Belajar. SK Penempatan Kembali setelah tugas belajar. Surat keterangan uraian tugas sesuai dengan Ijazah yang bersangkutan dan ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II Formulir Sasaran Kerja PNS tahun berjalan sesuai uraian tugas. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.  Dasar Hukum PP 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020 PP 49/2018 Peraturan BKN 24/2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan BKN 7/2021  Jenis Cuti PNS berhak menggunakan Cuti Tahunan (CT), Cuti Besar (CB), Cuti Sakit (CS), Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting (CAP), Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Cuti Bersama  PPPK berhak menggunakan Cuti Tahunan (CT), Cuti Sakit (CS), Cuti Bersalin, Cuti Bersama  Cuti Tahunan Salah satu persyaratan pada cuti tahunan adalah telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus menerus. lama cuti tahunan yaitu 12 hari. jika cuti tahunan tidak digunakan maka untuk cuti tahun depannya menjadi paling lama 18 hari kerja. Jika cuti tahunan tidak digunakan 2 tahun berturut-turut maka untuk cuti tahun depannya menjadi 24 hari. Untuk cuti tahunan PNS yang digunakan pada tempat yang sulit perhubungannya maka lama maksimal cuti  adalah 12 hari kalender. Sedangkan untuk cuti tahunan PPPK yang digunakan pada tempat yang sulit perhubungannya maka lama maksimal cuti  adalah 6 hari kalender. cuti tahunan dapat ditangguhkan paling lama 1 tahun karena kepentingan dinas mendesak. sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan dihitung penuh dalam tahun berikutnya.  Cuti Sakit Ketentuan untuk cuti sakit PNS adalah sebagai berikut: Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Ketentuan untuk cuti sakit PPPK adalah sebagai berikut: PPPK berhak atas cuti sakit selama 1 s.d 14 hari dengan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat dokter. Jika dalam 14 hari masih sakit, PPPK berhak menambah cuti sakit selama 14 hari kembali.  Untuk PPPK yang mengalami sakit sampai 1 bulan (30 hari) akan dilaksanakan pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan  Jika dalam jangka waktu tersebut tidak sembuh, maka akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja Terhitung mulai tanggal hari ke-31 semenjak sakit terus-menerus Untuk PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak menggunakan cuti sakit selama 1,5 bulan Untuk PPPK yang mengalami kerja dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya.berhak atas cuti sakit. dan jika tidak sembuh sampai berakhirnya masa perjanjian kerja.  Terhitung mulai tanggal akhir bulan berakhirnya masa perjanjian kerja.   Cuti Besar ketentuan untuk cuti besar adalah sebagai berikut: PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahun tersebut. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus Cuti Bersalin Ketentuan untuk cuti bersalin adalah sebagai berikut: Untuk kelahiran anak pertama s.d anak ketiga pada saat menjadi CPNS, PNS dan PPPK Untuk kelahiran anak keempat dst, kepada PNS diberikan Cuti Besar Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dst mempunyai ketentuan sbg berikut permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus lamanya sama dengan lamanya cuti melahirkan (3 bulan) setelah dikurangi cuti tahunan yang telah terpakai di tahun berjalan Cuti Karena Alasan Penting (CAP) PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: Ibu, Bapak, isteri, suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1 meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.  PNS melangsungkan perkawinan PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) PNS yang sudah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan CLTN Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut: a). mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b). mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri; c). menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d) mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e). mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan / atau f). mendampingi / merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya Permintaan/permohonan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN PNS ybs diberhentikan dari jabatannya & jabatan tsb harus diisi,  tidak menerima penghasilan PNS & tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Prosedur pengusulan CLTN bisa diunduh di sini (download) Cuti Bersama Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Untuk Cuti Tahunan, Cuti sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, CLTN diajukan melalui aplikai SIM Cuti / SIM-C di dalam Simpeg Kota Tegal. Tata cara pengajuannya dapat diunduh melalui link di bawah ini download untuk persyaratannya dapat lihat di download    

Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria mencapai Usia Pensiun dan meninggal pada masa aktif, yang akan diberikan kepada janda/duda atau anaknya. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tanggal 30 Desember 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003, Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003; Surat Edaran BAKN Nomor: 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. SK Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2004 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Ketentuan 1.  Pensiun Karena Telah Mencapai BUP:        - Telah mencapai usia BUP 58 tahun*)  2.  Pensiun Atas Permintaan Sendiri: Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50, 58 atau 60 tahun sesuai dengan jabatan Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.       Ketentuannya sebagai berikut: Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun; Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya; atau Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali, berhak menerima pensiun apabila ia diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya itu ia telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja 10 tahun. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun apabila dia diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya itu ia telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja 10 tahun. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada no. 2) dan 3) pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. Kepada pegawai negeri sebagaimana tersebut no. 4) diberikan uang tunggu, dengan ketentuan: Uang tunggu diberikan untuk paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 tahun; Pemberian uang tunggu tidak boleh lebih dari 5 tahun; Besarnya uang tunggu adalah 80% dari gaji pokok untuk tahun pertama dan 75% dari gaji pokok untuk tahun selanjutnya; Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan PNS diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri; Kepada PNS yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kewajiban PNS penerima uang tunggu: Melaporkan diri kepada pejabat berwenang tiap kali selambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu. Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan negeri. Meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran. Besarnya pensiun pegawai adalah 2½% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40%. Khusus mengenai PNS yang keadaan jasmani dan rokhaninya dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, besarnya pensiun dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dan diatur dengan ketentuan tersendiri. 3. Pensiun Janda/Duda: Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri) untuk PNS pria/suami untuk PNS wanita yang seluruhnya telah terdaftar pada BKN berhak menerima pensiun janda/duda; Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dunia, dan tidak ada isteri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dalam hal PNS/penerima pensiun janda diberikan kepada isteri yang lebih dari seorang, untuk itu pensiun jandanya diberikan kepada isteri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya. PERSYARATAN  Untuk persyaratan pensiun dapat dilihat di link berikut Download   Menindaklanjuti Surat Branch Manager Pekalongan PT. Taspen (Persero) Nomor SRT-135/C.4.4/032020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Pelayanan Kepada Peserta Untuk Pembayaran Klim, maka pelayanan Klim taspen dapat dilakukan melalui aplikasi Layanan E-Klim Casandra (Cara aman Layani Peserta Tanpa Terdampak Corona) yang dapat diambil pada website Taspen : www.taspen.co.id  

Satyalancana Karya Satya Adalah Tanda Kehormatan dan Penghargaan dari Presiden yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya.  DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Peraturan Pemerintah   RI   Nomor  25  tahun 1994  tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan KRITERIA : PNS yang dalam melaksanakan tugas senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan yang dapat dibuktikan dalam penilaian kinerja ASN (SKP). Telah memenuhi masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus terhitung yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS : Minimal 10 tahun untuk Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun. Minimal 20 tahun untuk Satyalancana Karya Satya dua puluh tahun Minimal 30 tahun untuk Satyalancana Karya Satya tiga puluh tahun. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sedang tidak mengambil cuti di luar tanggungan Negara. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi. Masa cuti di luar tanggungan negara tidak dihitung sebagai masa kerja. PERSYARATAN : Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pengusulan Satyalancana Karya Satya : Daftar Riwayat Hidup : contoh Ketentuan : Kolom Nama Lengkap diisi dengan nama dan gelar pendidikan sesuai dengan penulisan pada berkas Pendukung yang terlampir pada saat pengusulan; Kolom Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir diisi dengan pangkat dan jabatan sesuai dengan penulisan Surat Keputusan yang terlampir pada saat pengusulan; Kolom tanda kehormatan yang sudah dimiliki diisi dengan nomor dan tanggal Keppres Satyalancana Karya Satya sebelumnya (wajib diisi jika sudah memiliki); Kolom Hukuman Disiplin: jika tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka diisi dengan pernyataan “ Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang / berat selama masa kerja yang dijalani “; Kolom CLTN : jika tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), maka diisi dengan pernyataan  “ Tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani “. SK Pengangkatan CPNS  SK Pangkat Terakhir SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir  Keputusan Presiden Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Sebelumnya (Jika Sudah Memiliki) PERHATIAN !     Keseluruhan Berkas/ Dokumen Tersebut Digabungkan Dalam Satu File Untuk Setiap Nama Calon Penerima Yang Diusulkan, Dengan Ukuran File Maksimal 1 MB / Nama Calon Penerima. PERIODE USUL (BARU) PEMKOT TEGAL : Periode Usul I : Bulan Juli Periode Usul II : Bulan November PROSES PENGUSULAN : Verifikasi Tingkat Kota Tegal Verifikasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Verifikasi Tingkat Kementerian Dalam Negeri  Verifikasi Tingkat Sekretariat Negara   Berikut daftar PNS yang sudah mendapatkan SLKS dan yang sedang proses pengajuan ke Kemendagri, agar tidak mengajukan lagi di periode yang sekarang. Lihat Selengkapnya