Usul Cuti

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti. 

Dasar Hukum

1. PP 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020
2. PP 49/2018
3. Peraturan BKN 24/2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan BKN 7/2021

 Jenis Cuti

• PNS berhak menggunakan Cuti Tahunan (CT), Cuti Besar (CB), Cuti Sakit (CS), Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting (CAP), Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Cuti Bersama 
• PPPK berhak menggunakan Cuti Tahunan (CT), Cuti Sakit (CS), Cuti Bersalin, Cuti Bersama

 Cuti Tahunan

Salah satu persyaratan pada cuti tahunan adalah telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus menerus. lama cuti tahunan yaitu 12 hari. jika cuti tahunan tidak digunakan maka untuk cuti tahun depannya menjadi paling lama 18 hari kerja. Jika cuti tahunan tidak digunakan 2 tahun berturut-turut maka untuk cuti tahun depannya menjadi 24 hari. Untuk cuti tahunan PNS yang digunakan pada tempat yang sulit perhubungannya maka lama maksimal cuti  adalah 12 hari kalender. Sedangkan untuk cuti tahunan PPPK yang digunakan pada tempat yang sulit perhubungannya maka lama maksimal cuti  adalah 6 hari kalender. cuti tahunan dapat ditangguhkan paling lama 1 tahun karena kepentingan dinas mendesak. sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan dihitung penuh dalam tahun berikutnya. 

Cuti Sakit

Ketentuan untuk cuti sakit PNS adalah sebagai berikut:

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
6. Jangka waktu cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
10. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Ketentuan untuk cuti sakit PPPK adalah sebagai berikut:

1. PPPK berhak atas cuti sakit selama 1 s.d 14 hari dengan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat dokter.
2. Jika dalam 14 hari masih sakit, PPPK berhak menambah cuti sakit selama 14 hari kembali. 
3. Untuk PPPK yang mengalami sakit sampai 1 bulan (30 hari) akan dilaksanakan pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan 
4. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak sembuh, maka akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja
5. Terhitung mulai tanggal hari ke-31 semenjak sakit terus-menerus
6. Untuk PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak menggunakan cuti sakit selama 1,5 bulan
7. Untuk PPPK yang mengalami kerja dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya.berhak atas cuti sakit. dan jika tidak sembuh sampai berakhirnya masa perjanjian kerja. 
8. Terhitung mulai tanggal akhir bulan berakhirnya masa perjanjian kerja.  

Cuti Besar

ketentuan untuk cuti besar adalah sebagai berikut:

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan
2. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
3. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan
4. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahun tersebut.
5. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus

Cuti Bersalin

Ketentuan untuk cuti bersalin adalah sebagai berikut:

1. Untuk kelahiran anak pertama s.d anak ketiga pada saat menjadi CPNS, PNS dan PPPK
2. Untuk kelahiran anak keempat dst, kepada PNS diberikan Cuti Besar
3. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dst mempunyai ketentuan sbg berikut

• permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan
• mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus
• lamanya sama dengan lamanya cuti melahirkan (3 bulan) setelah dikurangi cuti tahunan yang telah terpakai di tahun berjalan

Cuti Karena Alasan Penting (CAP)

1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: Ibu, Bapak, isteri, suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
2. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
3. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1 meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. 
4. PNS melangsungkan perkawinan
5. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
6. PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT
7. PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs.

Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)

1. PNS yang sudah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan CLTN
2. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut: a). mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b). mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri; c). menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d) mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e). mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan / atau f). mendampingi / merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur
3. CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN
4. paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya
5. Permintaan/permohonan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak
6. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN
7. PNS ybs diberhentikan dari jabatannya & jabatan tsb harus diisi,  tidak menerima penghasilan PNS & tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
8. Prosedur pengusulan CLTN bisa diunduh di sini (download)

Cuti Bersama

1. Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
2. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan.
3. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
4. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Untuk Cuti Tahunan, Cuti sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, CLTN diajukan melalui aplikai SIM Cuti / SIM-C di dalam Simpeg Kota Tegal. Tata cara pengajuannya dapat diunduh melalui link di bawah ini download untuk persyaratannya dapat lihat di download