Berita
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN KEBIJAKAN PRIVASI APLIKASI SINOK (SISTEM INFORMASI LAYANAN ONLINE KEPEGAWAIAN KOTA TEGAL) Berlaku mulai dari 20 Mei 2021 Selamat datang di Aplikasi SiNok (Sistem Informasi Layanan Online Kepegawaian) Ketentuan Umum BACALAH SELURUH KETENTUAN PENGGUNAAN INI SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI SINOK. Ketentuan Penggunaan ini adalah perjanjian antara Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal sebagai pengguna (selanjutnya disebut sebagai “Anda”) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal sebagai penyedia layanan (selanjutnya disebut sebagai “Kami”), Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal. Ketentuan Penggunaan ini mengatur akses dan penggunaan ASN atas aplikasi Sinok (selanjutnya, disebut sebagai “Aplikasi”) serta penggunaan fitur layanan yang tersedia pada Aplikasi (selanjutnya disebut sebagai “Layanan”). Dengan menyetujui Ketentuan Penggunaan ini, Anda juga menyetujui setiap perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ini Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Walikota Tegal No. 2 Th 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Keputusan Walikota Tegal No. 840.4/027/2021 tgl 29 Januari 2021 tentang Standar Besaran, Waktu dan Tahapan Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 800/003 tanggal 10 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerapan E-Sensi dan E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Penggunaan Aplikasi Sebelum menggunakan Aplikasi, Anda harus menyetujui Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi ini. Penggunaan Aplikasi terbatas bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal. Anda wajib menggunakan Aplikasi untuk melaporkan kehadiran kerja sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan. Laporan kehadiran Anda pada Aplikasi menjadi catatan kedisiplinan ASN dalam memenuhi ketentuan jam kerja dan sebagai dasar perhitungan prestasi kerja bagi ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai. Pengaksesan Akun Aplikasi Pendaftaran akun dilakukan oleh Admin masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja. Akun Anda hanya dapat digunakan pada satu unit perangkat Android Anda dan tidak dapat digunakan di perangkat Android lain. Perubahan perangkat Android hanya dapat dilakukan dengan permohonan kepada Kami. Titik Lokasi Presensi Anda dapat melakukan presensi dalam jarak radius maksimal 100 meter dari titik koordinat kantor yang telah ditentukan. Apabila Anda melaksanakan tugas di luar jarak radius maksimal, sehingga tidak dapat melakukan presensi, Anda dapat melapor kepada Admin OPD/Unit Kerja, sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan aplikasi mock location (aplikasi yang digunakan untuk mengatur lokasi GPS bukan pada lokasi sebenarnya), merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Penggunaan ini. Jadwal Kerja Pengaturan jadwal kerja dilakukan oleh Admin OPD/Unit Kerja melalui aplikasi e-Presensi. Anda dapat melakukan presensi masuk kerja, maksimal satu jam sebelum jam mulai kerja, dan presensi pulang kerja maksimal dua jam setelah jam akhir kerja. Batas waktu peralihan antara absen masuk dan absen pulang adalah separuh waktu jam kerja pada hari tersebut. Apabila Admin belum melakukan pengaturan jadwal kerja, Anda tetap dapat melakukan presensi, tetapi belum dapat ditentukan status kehadiran Anda. Informasi Pribadi Informasi pribadi Anda yang kami gunakan dalam Aplikasi, berupa: nomor induk pegawai dan nama, kami peroleh dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang kami kelola sesuai tugas dan fungsi kami sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tegal yang menangani fungsi kepegawaian. Informasi pribadi lainnya berupa: alamat email, lokasi, status jaringan, dan status telepon yang Anda berikan ketika Anda menggunakan Aplikasi sesuai kewajiban Anda sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal. Informasi pribadi Anda yang kami kumpulkan, simpan, dan pergunaan hanya untuk keperluan pengelolaan data kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Lunak Aplikasi Kami hanya menyediakan perangkat lunak Aplikasi yang resmi pada Google Play Store dan untuk digunakan hanya pada perangkat telepon seluler berbasis Android. Tanggung Jawab Anda Anda bertanggung jawab untuk memastikan perangkat Android yang Anda gunakan memiliki koneksi internet dan GPS (Global Positioning System) yang stabil dan bekerja dengan baik. Kegagalan akses yang disebabkan kelalaian Anda antara lain: tidak memiliki/membawa perangkat Android, perangkat Android rusak/mati, perangkat Android tidak terkoneksi ke Internet dan GPS, sehingga tidak dapat melakukan presensi melalui Aplikasi menjadi tanggung jawab Anda. Batasan Tanggung Jawab Kami Kami menyediakan Aplikasi sebagaimana adanya dan Kami tidak menyatakan atau menjamin bahwa keandalan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi, kelengkapan atau keamanan dari Aplikasi dapat memenuhi kebutuhan dan akan sesuai dengan harapan Anda. Aplikasi dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk perangkat Anda tidak terhubung dengan internet, berada di luar jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi. Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut. Pembekuan Sementara dan Pembekuan Permanen Akun Akun Anda dibekukan sementara apabila secara kepegawaian berstatus Cuti di luar Tanggungan Negara, menjalani Tugas Belajar, diperbantukan di luar daerah dan diberhentikan sementara. Akun Anda dibekukan permanen apabila secara kepegawaian berstatus tidak aktif sebagai ASN Pemerintah Kota Tegal, seperti Pensiun dan Mutasi Keluar. Pernyataan Anda Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal yang masih aktif bekerja. Anda setuju untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi hanya sebagai diri Anda sendiri sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Penggunaan ini dan tidak menyalahgunakan atau menggunakan Aplikasi atas nama orang lain. Anda memahami dan menyetujui bahwa seluruh resiko yang timbul dari penggunaan Aplikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda dan Anda dengan ini setuju untuk melepaskan Kami dari segala tuntutan apapun sehubungan dengan Kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem yang disebabkan oleh akses tidak resmi oleh pihak lain. Anda secara tegas membebaskan Kami, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh jajaran Kami dari setiap dan semua kewajiban, konsekuensi, kerugian baik materiil atau immaterial, tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya advokat) atau tanggung jawab hukum lainnya yang timbul atau mungkin timbul akibat pelanggaran Anda terhadap Ketentuan Penggunaan ini. DENGAN MELANJUTKAN AKSES ATAU PENGGUNAAN TERHADAP APLIKASI, ANDA SETUJU UNTUK TUNDUK DAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN INI, TERMASUK SEMUA PERUBAHANNYA DAN KETENTUAN PENGGUNAAN DARI SETIAP PENYEDIA LAYANAN. SEGERA HENTIKAN AKSES ATAU PENGGUNAAN APLIKASI DAN/ATAU LAYANAN JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN BAGIAN APAPUN DARI KETENTUAN PENGGUNAAN INI. Keadaan Kahar Aplikasi dapat diinterupsi oleh kejadian di luar kewenangan atau kontrol Kami (“Keadaan Kahar”), termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Jika terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Aplikasi tidak dapat dioperasikan oleh sebagian atau seluruh PNS, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut: Kepala BKPPD Kota Tegal menetapkan dan mengumumkan kegagalan sistem. Admin OPD membuat rekapitulasi kehadiran manual dan menyampaikan kepada Kepala BKPPD. Admin Pemerintah Kota Tegal menginputkan kehadiran pada Aplikasi. Lain-lain Anda mengerti dan setuju bahwa Ketentuan Penggunaan ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan Anda menekan tombol “masuk” saat akan mengakses Akun Anda merupakan persetujuan aktif Anda untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Kami sehingga keberlakuan Ketentuan Penggunaan ini dan Kebijakan Privasi adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan Aplikasi oleh Anda. Anda tidak akan mengajukan tuntutan atau keberatan apapun terhadap keabsahan dari Ketentuan Penggunaan atau Kebijakan Privasi yang dibuat dalam bentuk elektronik. Ketentuan ini tetap berlaku bahkan setelah pembekuan sementara, pembekuan permanen, penghapusan Aplikasi atau setelah berakhirnya perjanjian antara Anda dan Kami. Jika salah satu dari ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini tidak dapat diberlakukan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lainnya. Kami membuat Ketentuan Penggunaan ini dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan Penggunaan ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari penggunaan Aplikasi atau Layanan tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Kota Tegal. Cara Menghubungi Kami Anda dapat menghubungi Kami melalui email ke bkd.tegalkota@gmail.com atau melalui telepon (0283) 332263 semua korespondensi Anda akan dicatat, direkam dan disimpan untuk arsip Kami. SAYA TELAH MEMBACA DAN MENGERTI SELURUH KETENTUAN PENGGUNAAN INI DAN KONSEKUENSINYA DAN DENGAN INI MENERIMA SETIAP HAK, KEWAJIBAN, DAN KETENTUAN YANG DIATUR DI DALAMNYA.
Selengkapnya..
[googlepdf url="https://bkppd.tegalkota.go.id/wp-content/uploads/2021/04/DUK_142021.pdf" width="100%" height="600"]
Selengkapnya..
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono melalukan inspeksi mendadak (Sidak) kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, pada kecamatan-kecamatan Sidak tersebut menjadi upaya Dedy Yon mengecek kedisiplinan ASN pada hari pertama kerja seusai libur Hari Raya Idul Fitri. Dedy Yon didampingi Kepala Sekretaris Daerah Dr, Johardi, MM, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Drs. Imam Badarudin, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal Ilham Prasetyo, S,Sos, M,Si, dan beberapa kepala OPD mendatangi beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kantor kecamatan, Beberapa kantor yang didatangi antaral lain, kantor Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barta dan Kecamatan Tegal selatan. "Kita Sidak mengecek seluruh pegawai sudah berangkat atau belum. Pelayanan masyarakat sudah berjalan atau belum. Kemudian pelayanan protokol kesehatan sudah sesuai atau belum," kata Wali Kota Dedy Yon saat meninjau kantor kecamatan se Kota tegal. Dedy Yon mengatakan, hasil pantauan semua ASN tertib dan semua berjalan sesuai yang diinginkan.Ia mengatakan, terutama dalam pelayanan. Dedy Yon berpesan, meski berada di tengah pandemi Covid-19, pelayanan terhadap masyarakat tetap harus ditingkatkan.
Selengkapnya..
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono melalukan inspeksi mendadak (Sidak) kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, pada kecamatan-kecamatan Sidak tersebut menjadi upaya Dedy Yon mengecek kedisiplinan ASN pada hari pertama kerja seusai libur Hari Raya Idul Fitri. Dedy Yon didampingi Kepala Sekretaris Daerah Dr, Johardi, MM, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Drs. Imam Badarudin, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal Ilham Prasetyo, S,Sos, M,Si, dan beberapa kepala OPD mendatangi beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kantor kecamatan, Beberapa kantor yang didatangi antaral lain, kantor Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barta dan Kecamatan Tegal selatan. "Kita Sidak mengecek seluruh pegawai sudah berangkat atau belum. Pelayanan masyarakat sudah berjalan atau belum. Kemudian pelayanan protokol kesehatan sudah sesuai atau belum," kata Wali Kota Dedy Yon saat meninjau kantor kecamatan se Kota tegal. Dedy Yon mengatakan, hasil pantauan semua ASN tertib dan semua berjalan sesuai yang diinginkan.Ia mengatakan, terutama dalam pelayanan. Dedy Yon berpesan, meski berada di tengah pandemi Covid-19, pelayanan terhadap masyarakat tetap harus ditingkatkan.
Selengkapnya..
Sebanyak 199 Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II, III, dan IV, serta 78 diantaranya jabatan fungsional tertentu dalam lingkup Pemerintah Kota Tegal menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode 1 April 2021. Penyerahan SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Bidang Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal, Prismo Budoyo, S. Komm, M.Si. di ruang rapat lantai II Sekretariat Daerah kota Tegal.. Dalam sambutannya Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melalui Sekretarisnya, Komaru Zaman , SH berpesan semoga dengan diterimanya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ini akan menumbuhkan motivasi dan semangat dalam meningkatkan kinerja, karena sebagai kepanjangan tangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, saya akan selalu mengevaluasi pelaksanaan tugas saudara sebagai PNS. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam proses pelayanan kepegawaian Sebagian besar sudah berbasis IT atau menggunakan aplikasi seperti SIMPEG, SAPK, bahkan pada penilaian mandiri sistem merit penggunaan IT memiliki kontribusi sangat besar untuk mendingkrak meraih peringkat tertinggi. Diakhir sambutan disampaikan agar Perangkat Dearah tertib dalam pengusulan pelayanan kepegawaian agar semua dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
Selengkapnya..
Sebanyak 199 Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II, III, dan IV, serta 78 diantaranya jabatan fungsional tertentu dalam lingkup Pemerintah Kota Tegal menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode 1 April 2021. Penyerahan SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Bidang Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal, Prismo Budoyo, S. Komm, M.Si. di ruang rapat lantai II Sekretariat Daerah kota Tegal.. Dalam sambutannya Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melalui Sekretarisnya, Komaru Zaman , SH berpesan semoga dengan diterimanya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ini akan menumbuhkan motivasi dan semangat dalam meningkatkan kinerja, karena sebagai kepanjangan tangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, saya akan selalu mengevaluasi pelaksanaan tugas saudara sebagai PNS. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam proses pelayanan kepegawaian Sebagian besar sudah berbasis IT atau menggunakan aplikasi seperti SIMPEG, SAPK, bahkan pada penilaian mandiri sistem merit penggunaan IT memiliki kontribusi sangat besar untuk mendingkrak meraih peringkat tertinggi. Diakhir sambutan disampaikan agar Perangkat Dearah tertib dalam pengusulan pelayanan kepegawaian agar semua dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
Selengkapnya..
SINOK KOTA TEGAL SINOK adalah kependekan dari Sistem Layanan Online Kepegawaian Kota Tegal. SINOK adalah aplikasi yang berisi tentang layanan-layanan kepegawaian dari BKPPD untuk para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi Aplikasi Sinok Kota Tegal Selengkapnya pada laman berikut ini................................
Selengkapnya..
Pengertian Kepangkatan : Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Adapun Jenis kenaikan pangkat adalah kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Disamping itu terhadap PNS dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta bagi PNS yang tewas dalam tugas, dan kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia; mencapai BUP; cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatannya Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 17 Tahun 2020. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 12 Tahun 2002. Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b Ke Bawah. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Nomor 13 Tahun 2002. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/79/M.SM.02.03/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Eselon I.a dan Eselon I.b) dan JPT Pratama (Eselon II.a dan Eselon II.b) Surat Edaran Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.152-5/99 Tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Pengisian Jabatan Administrator (Eselon III.a dan III.b) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan Eselon IV.b). PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS Kenaikan Pangkat Regular / Pelaksana / Fungsional Umum : SK Kenaikan Pangkat terakhir SK CPNS dan SK PNS ljazah dan transkrip sesuai pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir. bagi Ijazah dan transkrip nilai yang baru pertama kali digunakan wajib dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (stempel dan tanda tangan asli) serta melampirkan, Fc. Surat ijin belajar / SK Tugas Belajar, Fc. surat keterangan penggunaan gelar dan Fc. Akreditasi program studi pada saat kuliah. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir. kartu pegawai konversi NIP Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang kenaikan golongan Kenaikan Pangkat Struktural : SK Kenaikan Pangkat terakhir, SK Jabatan dan Fc. Surat Pernyataan Pelantikan (sesuai jabatan yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat terakhir sampai dengan saat ini) STTPL Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Fc. STLUD bagi PNS yang naik golongan III/d – IV/a Ijazah dan transkrip sesuai pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir bagi Ijazah dan transkrip nilai yang baru pertama kali digunakan wajib dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (stempel dan tanda tangan asli) serta melampirkan Surat ijin belajar / SK Tugas Belajar, Fc. surat keterangan penggunaan gelar dan Fc. Akreditasi program studi pada saat kuliah. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir. kartu pegawai; konversi NIP Kenaikan Pangkat Fungsional : SK Kenaikan Pangkat Terakhir PAK Lama (sesuai dengan nilai yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat sebelumnya). PAK baru ASLI (tandatangan dan cap basah) dengan masa penilaian maksimal/ paling lama periode nya 1 tahun dari periode usul kenaikan pangkat (PAK Tahunan). Sertifikat Uji Kompetensi / Sertifikat Diklat Penjenjangan (untuk JFT tertentu yang mensyaratkan). SK kenaikan jabatan fungsional sesuai nama jabatan yang tercantum dalam PAK baru. SK Pengangkatan pertama dan Fc. Surat pernyataan pelantikan bagi JFT yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional. Ijazah dan transkrip sesuai pendidikan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir. bagi Ijazah dan transkrip nilai yang baru pertama kali digunakan wajib dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan Ijazah (stempel dan tanda tangan asli) serta melampirkan, Fc. Surat ijin belajar / SK Tugas Belajar, Fc. surat keterangan penggunaan gelar dan Fc. Akreditasi program studi pada saat kuliah. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir. kartu pegawai. konversi NIP. Bagi JFT Guru melampirkan Fc. SK Inpassing Jabatan Guru, PAK Inpassing, PAK Baru sesuai Permenpan 16 Tahun 2009 (PAK Tahunan). Bagi JF Perawat Ahli melampirkan Fc. Ijazah Ners. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah / Tugas Belajar: SK Kenaikan Pangkat Terakhir. Legalisir Ijazah terakhir dan transkrip nilai (tanda tangan ASLI bukan cap) serta melampirkan Fc. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya. Bagi JFU yang ijin belajar, melampirkan : Surat Ijin Belajar. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUPI). Bagi JFU yang tugas belajar SK Tugas Belajar. SK Penempatan Kembali setelah tugas belajar. Surat keterangan uraian tugas sesuai dengan Ijazah yang bersangkutan dan ditandatangani pejabat Pembina kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II Formulir Sasaran Kerja PNS tahun berjalan sesuai uraian tugas. Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) 2 tahun terakhir. kartu pegawai konversi NIP Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat [googlepdf url="https://bkppd.tegalkota.go.id/wp-content/uploads/2021/05/SOP_BKPPD2017KP.pdf" width="100%" height="600"]
Selengkapnya..
Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, SE., MM melantik dan mengambil sumpah 66 Jabatan Administrasi yang terdiri dari 17 jabatan administrator dan 49 abatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Mengingat situasi pandemi sekarang ini maka pelaksanaan pelantikan dilakukan di dua tempat, gedung Adipura dan ruang rapat lantai II gedung Sekretariat Daerah yang dihubungkan dengan zoom meeting. Di awal sambutannya Bapak Walikota mengajak agar kita semua dapat memanfaatkan momen bulan suci ramadhan ini untuk meraih keberkahan Allah SWT. Selanjutnya beliau mengucapkan selamat kepada pejabat yang dillantik dan diambil sumpahnya serta berharap agar PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal berkinerja unggul dan bisa bergerak cepat menyesuaikan tiap perubahan dan permasalahan yang semakin dinamis. "Dalam bulan ini, saya sebagai pejabat pembina kepegawaian telah melantik sebanyak 2 kali. hal ini menandai komitmen kita bersama untuk selalu melakukan evaluasi dan penataan yang berkelanjutan untuk kinerja yang lebih baik lagi." sambutnya Pekerjaan rumah lain terkait penataan yang harus kita selesaikan adalah penyederhaan birokrasi. Presiden Republik Indonesi dalam pidatonya pada sidang paripurna MPR RI tanggal 20 oktober 2019 menyampaikan dengan tegas bahwa “perlu dilakukan penyederhaan birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah”. Amanat inipun telah ditindaklanjuti kementerian terkait dan kita pun berproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan penyederhanaan ini untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik Dalam konteks pemerintah daerah, proses yang dilakukan adalah penyederhanaan melalui pengalihan pejabat pengawas ke pejabat fungsional tertentu. kecuali jabatan pengawas di bawah sekretariat, wilayah dan UPTD. Pejabat yang dilantik [googlepdf url="https://bkppd.tegalkota.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Pengangkatan-Jab-Adm-22-April-new.pdf" width="100%" height="600"]
Selengkapnya..
Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, SE., MM melantik dan mengambil sumpah 66 Jabatan Administrasi yang terdiri dari 17 jabatan administrator dan 49 abatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Mengingat situasi pandemi sekarang ini maka pelaksanaan pelantikan dilakukan di dua tempat, gedung Adipura dan ruang rapat lantai II gedung Sekretariat Daerah yang dihubungkan dengan zoom meeting. Di awal sambutannya Bapak Walikota mengajak agar kita semua dapat memanfaatkan momen bulan suci ramadhan ini untuk meraih keberkahan Allah SWT. Selanjutnya beliau mengucapkan selamat kepada pejabat yang dillantik dan diambil sumpahnya serta berharap agar PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal berkinerja unggul dan bisa bergerak cepat menyesuaikan tiap perubahan dan permasalahan yang semakin dinamis. "Dalam bulan ini, saya sebagai pejabat pembina kepegawaian telah melantik sebanyak 2 kali. hal ini menandai komitmen kita bersama untuk selalu melakukan evaluasi dan penataan yang berkelanjutan untuk kinerja yang lebih baik lagi." sambutnya Pekerjaan rumah lain terkait penataan yang harus kita selesaikan adalah penyederhaan birokrasi. Presiden Republik Indonesi dalam pidatonya pada sidang paripurna MPR RI tanggal 20 oktober 2019 menyampaikan dengan tegas bahwa “perlu dilakukan penyederhaan birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah”. Amanat inipun telah ditindaklanjuti kementerian terkait dan kita pun berproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan penyederhanaan ini untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik Dalam konteks pemerintah daerah, proses yang dilakukan adalah penyederhanaan melalui pengalihan pejabat pengawas ke pejabat fungsional tertentu. kecuali jabatan pengawas di bawah sekretariat, wilayah dan UPTD.
Selengkapnya..
Menteri Dalam Negeri Menyampaikan Seleksi Penerimaan Calon Praja atau biasa disebut SPCP di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2021. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Putra/Putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi ini melalui Edaran di bawah ini. download SE SPCP IPDN 2021
Selengkapnya..
Penyederhanaan Birokrasi [embed]https://www.youtube.com/watch?v=5UBRwkhOS4k[/embed]
Selengkapnya..