Surat Keputusan Menpan RB dapat dilihat dan download disini by Arif Sulistiya

Untuk mencari Peraturan Menpan RB dapat dilihat dan download disini  by Arif Sulistiya

INFORMASI 1. Informasi tentang bencana alam Gempa Bumi Status Gunung Berapi Banjir 2. Informasi Prakiraan Cuaca 3. Informasi tentang peta evakuasi bencana Tsunami 4. Informasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada akta kelahiran dan kartu keluarga 5. Panggilan Darurat Kota Tegal 6. Sensus penduduk 2020 7.Informasi tentang virus corona ( Covid-19 ) Penjelasan dasar mengenai Covid-19 Penjelasan pencegahan wabah Covid-19 Protokol penanganan orang dalam pengawasan Kriteria orang dalam pemantauan Penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah Rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Kota Tegal Penjelasan tentang fasilitas HOTLINE pemerintah Kebijakan yang berkaitan dengan ketugasan OPD INFOGRAFIS

Peraturan Walikota Tentang Tambahan Penghasilan Kepada ASN Download Keputusan Walikota Tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Kriteria Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Download Keputusan Walikota Tentang Standar Besaran, Waktu dan Tahapan Pemberian Tambahan Penghasilan Download Peraturan Walikota Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun Download Peraturan Walikota Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Download Peraturan Walikota Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Download

Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Tegal SOP-BKPPDDownload

8 Januari 2020Tata Cara Pengajuan Pensiun bisa di unduh pada link berikut: download Download 27 Maret 2020 Menindaklanjuti Surat Branch Manager Pekalongan PT. Taspen (Persero) Nomor SRT-135/C.4.4/032020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Pelayanan Kepada Peserta Untuk Pembayaran Klim, maka pelayanan Klim taspen dapat dilakukan melalui aplikasi Layanan E-Klim Casandra (Cara aman Layani Peserta Tanpa Terdampak Corona) yang dapat diambil pada website Taspen : www.taspen.co.id dan untuk Juknisnya dapat di download pada link berikut: Download  

.

SIKAPE merupakan aplikasi untuk mengusulkan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tegal secara digital yang berintegrasi dengan e-filling Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal sebagai tempat untuk menyimpan dokumen yang berhubungan dengan kepegawaian. Adapun panduan pengoperasian aplikasi SIKAPE dapat didownload disini!  

BP Tapera Melalui BKPSDM Kota Tegal memberikan sosialisasi dan Panduan bagi peserta BP Tapera dalam melakukan registrasi akun dan aktivasi login peserta. Peserta atau calon peserta BP-Tapera dapat menyimak sosialisasi dari BP-Tapera yang terkait syarat apa saja yang perlu dipersiapkan untuk unggah data, dan Panduan bagaimana cara registrasi dijelaskan pada link-link berikut ini. Sosialisasi Penggunaan Portal SITARA Panduan Portal Peserta Video Panduan

Jaminan Kesehatan             Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Kepesersertaan Jaminan Kesehatan Nasional bersifat wajib. Peserta JKN terdiri dari : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); danPeserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI).Peserta Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu Setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, antara lain Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upahPekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, antara lain pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan lain sebagainyaBukan Pekerja Penerima dan anggota keluarganya, setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan, antara lain Investor, Pemberi kerja, Penerima pensiun, Veteran, Perintis kemerdekaan, dan bukan pekerja lainnya yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah. Kriteria yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan PPU adalah sebagai berikut: Istri atau suami yang sah dari Peserta; danAnak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria:Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; danBelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal Sedangkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan PPU adalah 5 Orang anggota keluarga, yang meliputi: Pekerja yang bersangkutanPasangan peserta (Suami / Istri)anak ke 1 sampai anak ke 3 dengan kriteria di atas.             Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional terdiri 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Pelayanan yang dijamin bagi peserta adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis yang meliputi: Pelayanan Kesehatan Tingkat I/Dasar, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistikPelayanan Kesehatan Tingkat II/Lanjutan. Adapun Pelayanan yang TIDAK dijamin meliputi: Pelayanan yang tidak mengikuti PROSEDURPelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS KesehatanPelayanan untuk tujuan kosmetik/estetikaGeneral check up, pengobatan alternatifPengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensiPelayanan kesehatan pada saat bencanaPasien bunuh diri/penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/bunur diri/narkoba 2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat. Adapun yang termasuk dalam Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi : dalam menjalankan tugas kewajiban;dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atauyang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja. Manfaat yang diperoleh dalam JKK : Perawatan : diberikan hingga peserta sembuhTunjangan Cacat :   % tabel x Gaji (max 100%)SantunanBiaya PengangkutanDarat  Rp. 1.300.000                      Laut     Rp. 1.950.000Udara  Rp. 3.250.000Sementara Akibat Kecelakaan Kerja: 100% x Gaji sebulanCacat                  Cacat Anatomis  % tabel x 80 gajiCacat Fungsi % penurunan x %  tabel x 80 gajiCacat Total Tetap :      - Santunan Sekaligus 70% x 80 x Gaji                                         - Santunan Berkala 250 rb (24 bulan) Biaya Rehabilitasi                    Rehabilitasi Medik : Maks Rp. 2.600.000Penggantian Othese ProtheseHarga Pusat Rehab RSUP + 40% HargaPenggantian gigi tiruan Maks Rp. 3.900.000Tewas                            Santunan Kematian  Kerja  60% X 80 X GajiUang Duka Tewas 6 x Gaji PokokBiaya Pemakaman  10.000.000Beasiswa SD : 45 jt, SMP : 35 jt, SMA : 25 jt, Kuliah : 15 jt 3. Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Manfaat yang diperoleh dalam JKK : Santunan Sekaligus 15.000.000Uang Duka Wafat 3 x Gaji PokokBiaya Pemakaman 7.500.000Bantuan Beasiswa 15.000.000        Pembayaran Klim Jaminan Kematian dilakukan bersamaan dengan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua (tanpa persyaratan tambahan) 4. Bantuan Hukum;        Penanganan Perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tegal.        Penanganan Perkara merupakan penanganan Perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Penanganan Perkara meliputi : a. litigasi; dan b. non litigasi. Ligitasi        Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. Litigasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. uji materiil peraturan perundang-undangan Daerah; b. perkara perdata; c. perkara pidana; d. perkara tata usaha Negara; dan e. perkara di Badan Peradilan Lainnya. Non Ligitasi        Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan. Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud adalah konsultasi hukum.        Konsultasi Hukum merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh Perangkat Daerah atau ASN untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum. Penanganan konsultasi hukum meliputi: mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai masalah yang di konsultasikan;dapat mengundang pihak pemohon, untuk didengar terkait dengan pokok masalah yang dikonsultasikan;membuat jawaban terkait konsultasi hukum.             Untuk penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dapat melalui Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum di Sekretariat Daerah Kota Tegal.             Dengan program-program jaminan sosial tersebut dan bantuan hukum yang telah disediakan, diharapkan ASN Pemerintah Kota Tegal dapat bekerja dengan nyaman dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Dasar Hukum Pengelolaan Kinerja Pegawai Kota Tegal DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara FORMAT PELAPORAN EVALUASI SKP TAHUN 2022 : download disini Pelaporan paling lambat 18 April 2023 Jabatan yang dicantumkan merupakan jabatan saat tahun penilaian ------------------------------> LAPORKAN EVALUASI SKP TAHUN 2022 DISINI <-------------------------------- Catatan : Daftar ASN belum melaporkan Evaluasi SKP Tahun 2020 : download disini Daftar ASN belum melaporkan Evaluasi SKP Tahun 2021 : download disini Format pelaporan evaluasi SKP Tahun 2020 dan 2021 : download disini Agar nama-nama diatas segera dilaporkan Evaluasi SKP 2020 dan 2021 melalui link di bawah Jabatan yang dicantumkan merupakan jabatan saat tahun penilaian -----------------------> LAPORKAN EVALUASI SKP TAHUN 2020 & 2021 DISINI <----------------------------

Pendataan Unit Organisasi dilaksanakan dalam rangka penyesuaian terhadap penggunaan penilaian kinerja (SKP) yang berbasis aplikasi E-Kinerja BKN. Penyesuaian dimaksud adalah penempatan masing-masing pegawai untuk disesuaikan pejabat penilainya dan atasan pejabat penilai tanpa mengurangi sistem kerja AGILE yang sedang diterapkan. Pegawai diberikan keleluasaan dalam bekerja untuk memenuhi target kinerja yang sesuai atau lintas struktur, namun penilaian kinerja tetap dilaksanakan oleh pejabat penilai kinerja (atasan langsung). Contoh pengisian form pendataan : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Format pendataan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 069/145.1/2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Silahkan format pendataan sesuai OPD diUNDUH / DOWNLOAD, dilengkapi untuk diketahui pimpinan dan dikirim melalui Google Formulir di bagian paling bawah halaman ini. format pendataan bisa diUNDUH di bawah ini: SEKRETARIAT DAERAHSEKRETARIAT DPRDINSPEKTORAT DAERAHDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAHDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANDINAS KESEHATANDINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN PERDAGANGANDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGANDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDINAS SOSIALDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN KEUANGAN DAERAHDINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATADINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIANSATUAN POLISI PAMONG PRAJADINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAANBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDINAS LINGKUNGAN HIDUPDINAS PERHUBUNGANBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKECAMATAN TEGAL SELATANKECAMATAN MARGADANAKECAMATAN TEGAL TIMURKECAMATAN TEGAL BARATRSUD KARDINAH ---FORM KIRIM PENDATAAN--- BKPSDM admin Tim Pembinaan&Kesejahteraan CP Ivan (085213026396)