Pelatihan

A. UMUM

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutkan dalam pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS, dan kepada bersangkutan diberikan kesempatan yang sama pada jenis pengembangan kompetensi. Pelatihan diukur dengan Satuan waktu JP (Jam Pelajaran) yaitu 1 (satu) JP setara dengan 45 (empat puluh lima) menit.

B. BENTUK PELATIHAN

1. Pelatihan klasikal (tatap muka)
   • Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III;
   • Pelatihan bagi ASN, terdiri dari :
     • Pelatihan manajerial : Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
     • Pelatihan teknis;
     • Pelatihan fungsional;
     • Pelatihan sosial kultural;
     • Pelatihan kepemerintahan dalam negeri;
     • Pelatihan penunjang : seminar/ konferensi/ sarasehan; workshop atau lokakarya; kursus; penataran; bimbingan teknis; dan sosialisasi.
2. Pelatihan nonklasikal
   • coaching;
   • mentoring;
   • e-leaming;
   • pelatihan jarak jauh;
   • detasering (secondment);
   • pembelajaran alam terbuka (outbond);
   • patok banding (benchmarking);
   • pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah;
   • belajar Mandiri (self development);
   • komunitas belajar (community of practices),
   • bimbingan di tempat kerja;
   • magang/praktik kerja.

C. MEKANISME DAN ALUR PENGUSULAN PELATIHAN

 1. Pengusulan Pelatihan oleh BKPSDM

• Perangkat Daerah mengusulkan rencana pelatihan ke BKPSDM;
• BKPSDM mengusulkan pelatihan (perencanaan BKPSDM/usulan Perangkat Daerah) ke penyelenggara pelatihan;

2. Penugasan Pelatihan berdasarkan surat pemanggilan/penawaran pelatihan

(Penerbitan surat tugas langsung oleh BKPSDM)

• Surat Pemanggilan Pelatihan oleh Penyelenggara Pelatihan diproses untuk diterbitkan Surat Tugas Pelatihan;
• Surat Tugas diteruskan ke Peserta Pelatihan melalui Perangkat Daerah.

(Penerbitan surat tugas berdasarkan usulan Perangkat Daerah)

• Perangkat Daerah mengusulkan permohonan fasilitasi pelatihan ke BKPSDM berdasarkan surat penawaran/pemanggilan;
• Admin akan proses sesuai disposisi pimpinan, yaitu:

           Tidak disetujui                : proses surat jawaban ke Perangkat Daerah

           Disetujui                          : proses surat tugas pelatihan

• Surat Tugas diteruskan ke Peserta Pelatihan melalui Perangkat Daerah.

3. Peserta membuat laporan pelaksanaan diklat dan menyerahkan sertifikat tanda lulus pelatihan ke BKPSDM.