Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

A. DASAR HUKUM

Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. download peraturan di sini

B.UMUM

1. TUGAS BELAJAR

adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS melalui pendidikan formal dengan sumber pembiayaan pendidikan dari APBD, APBN dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

     2. TUGAS BELAJAR MANDIRI

 adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal dengan sumber pembiayaan pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.

C. PERSYARATAN

1. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dari pengangkatan sebagai PNS;
3. mengabdi paling sedikit 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah bagi yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
4. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
5. jenjang pendidikan yang akan diambil disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang yaitu:
   • jenjang pendidikan SMP atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Juru Muda (I/a);
   • jenjang pendidikan SMA atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Juru (I/c);
   • jenjang pendidikan Diploma II, Diploma III, bagi PNS dengan pendidikan SMA atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a);
   • jenjang pendidikan Diploma IV/Sarjana, bagi PNS dengan pendidikan SMA atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
   • jenjang pendidikan Diploma IV/Sarjana, bagi PNS dengan pendidikan Diploma 3 atau setara, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c);
   • jenjang pendidikan Magister / Profesi, bagi PNS yang memiliki pendidikan Diploma IV/ Sarjana, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a);
   • Jenjang pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan, Doktoral paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) 
6. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling sedikit:
   • 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau 
   • 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
7. Bagi Pejabat Fungsional ketentuan sisa masa kerja sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan ketentuan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
8. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
9. tidak sedang: 
   • dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana;
   • menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
   • menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
10. Tidak pernah:
    • dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    • dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    • dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
11. mendapat izin dari Kepala Perangkat Daerah;
12. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar/tugas belajar mandiri;
13. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar/tugas belajar mandiri dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
14. jabatan sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri;
15. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

      . 

D. MEKANISME DAN ALUR PENGUSULAN TUGAS BELAJAR & TUGAS BELAJAR MANDIRI

1. Konsultasi Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri
2. Penerbitan Surat Rekomendasi Tugas Belajar & Tugas Belajar Mandiri
3. Penerbitan Surat Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

1. KONSULTASI TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri wajib melaksanakan konsultasi terkait rencana pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan pada Perangkat Daerah masing-masing dan BKPSDM secara berjenjang. Hasil dari konsultasi berupa pertimbangan untuk melanjutkan Pendidikan kemudian dituangkan ke lembar konsultasi sebagai dasar penerbitan surat Rekomendasi Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.

2. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR & TUGAS BELAJAR MANDIRI

• Mekanisme dan Prosedur

Calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan kepada Wali Kota melalui BKPSDM untuk mendapat rekomendasi tugas belajar/tugas belajar mandiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mendaftar pada perguruan tinggi. 

• Dokumen Persyaratan

1. Surat usulan dari kepala Perangkat Daerah;
2. Surat izin dari Kepala Perangkat Daerah;
3. Scan asli/ fotokopi dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi:
   • SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir;
   • SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik;
   • Ijazah dan transkip nilai terakhir
   • SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
4. Surat Pernyataan tidak sedang dalam masa Hukuman Disiplin;
5. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
6. Sertifikat Akreditasi Program Studi yang akan diambil minimal B atau Baik Sekali;
7. Formasi/Peta Jabatan Perangkat Daerah serta dokumen kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi; dan
8. brosur/ pamflet penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan.

*Dilaksanakan seleksi administrasi melalui Wawancara (Khusus bagi calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan dari Jabatan)

3. PENERBITAN SURAT TUGAS BELAJAR & TUGAS BELAJAR MANDIRI

• Mekanisme dan Prosedur

Calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang telah lulus seleksi pendidikan lanjutan mengajukan surat usulan penetapan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dari kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lolos/diterima.

• Dokumen Persyaratan

1. surat usulan calon peserta PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dari Kepala Perangkat Daerah;
2. surat rekomendasi tugas belajar/tugas belajar mandiri;
3. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan;
4. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;
5. perjanjian Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri.

Untuk layanan pengusulan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dapat diakses melalui link. https://s.id/BANGKOMPNSTEGALKOTA 

Dump